TEBO – Jurnalisbuana.com
Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang menurut aturan perundangan berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020, “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan sanksi tegas, Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan
Denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”, sepertinya ada pengecualian untuk wilayah Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo.
Dari keterangan warga, banyak titik lokasi Dompeng yang berada di sepanjang aliran Sungai Batanghari beroperasi bebas melakukan penambangan tanpa takut bahwa kegiatan tersebut melanggar hukum.
Bahkan ada aktifitas PETI yang bebas beroperasi di sungai Batanghari nampak dari atas jembatan oleh orang yang melintas namun tak ada tindakan oleh APH Polsek setempat.
Dari keterangan warga setempat yang takut di sebut namanya, muncul informasi cukup mengejutkan tentang keterlibatan APH dari aktifitas PETI tersebut.
“Ada setoran bulanan dari tiap rakit Pendompeng kepada oknum Polsek setempat, berkisar 200ribu/ rakit yang jumlahnya puluhan hampir seratusan rakit”, terangnya.
“Pemotongan untuk setoran ada yang dikutip oleh korlap (kordinator lapangan), ada juga yang dikutip dari Pembakar emas tempat Pendompeng membakar emas hasil dompengannya”, ujarnya lagi.
Ada 2 pembakar emas besar di wilayah Kecamatan VII Koto, inisial WD dan NR yang menjadi pembeli dan penampung emas hasil pelaku PETI dengan transaksi mingguan diduga hingga ratusan juta yang bebas beraktifitas.
Sungguh kontras dengan penindakan pelaku PETI di wilayah Kecamatan Muara Tabir sama sama dibawah wilayah hukum Polres Tebo yang belum lama ini bahkan sekelas Kepala Desa dan Pembakar Emas ditindak tegas dan di tangkap oleh Sat Tipidter Tebo.
Kepada Kapolres Tebo dan Kasat Reskrim Tebo agar memberi atensi terhadap kinerja Polsek VII Koto terhadap marak dan bebasnya aktifitas PETI di wilayah hukum Kecamatan VII Koto.(s/e)
